REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah daerah masih menuai masalah. Banyak ditemukan rumah tangga sasaran (RTS) yang sebenarnya tidak berhak menerima BLSM, namun kenyataannya malah menerima bantuan.

Sebaliknya, banyak ditemukan RTS yang sebenarnya berhak menerima BLSM justru tidak mendapatkan kompensasi yang kerap disebut sebagai 'balsem' tersebut. Bagaimana tanggapan pemerintah dalam hal ini Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)?

Ketua Tim Pembiayaan TNP2K yang juga menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, pemerintah terus mengupayakan perbaikan agar penerima BLSM adalah benar-benar RTS yang berhak. 

Armida menjelaskan mekanisme perbaikannya adalah kartu perlindungan sosial (KPS) sebagai syarat pengambilan BLSM, harus dikembalikan ke kantor pos terdekat.  Pengembalian KPS harus dilakukan apabila penerima BLSM telah meninggal, pindah domisili hingga tidak berhak.

Nantinya, lanjut Armida, kantor pos akan membuat semacam daftar per kelurahan/desa. Misalnya pada kelurahan A terdapat 100 kartu yang dikembalikan, daftarnya dibuat untuk kemudian dikembalikan kepada kelurahan. 

"Nah dengan daftar itu lurah mengadakan musyawarah kelurahan," ujar Armida saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (5/7).

Dalam musyawarah kelurahan, menurut Armida, 100 kartu tersebut akan dimusyawarahkan keluarga mana yang berhak menerima KPS.  "Nah memang sekarang belum, karena baru sebagian kan yang disalurkan BLSM-nya.  Detil yang sudah dikembalikan kartunya bisa dicek di kantor pos," kata Armida.

Ikuti Whatsapp Channel Republika