REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), M Jumhur Hidayat, mengatakan pemerintah mengantisipasi penyelamatan terhadap TKI yang bekerja di Mesir menyusul krisis politik di negeri itu.
"Pemerintah sudah memiliki prosedur standar operasional (SOP) untuk menyelamatkan warga negaranya di luar negeri," ujar Jumhur seusai berbicara pada Dialog Kebangsaan dan Pelantikan Dewan Mahasiswa-Senat Mahasiswa (DEMA-SEMA) Universitas Islam Negeri Kalijaga, Yogyakarta, Kamis (4/7).
Menurut Jumhur, meskipun Mesir bukan merupakan negara penempatan bagi TKI, ternyata menurut data imigrasi Mesir, ada sekitar 5.000 warga Indonesia yang bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Lantaran bukan negara penempatan, bisa dipastikan ketika berangkat mereka tidak melalui jalur resmi, katanya. "Mereka berangkat melalui visa kunjungan dan akhirnya kerja di sana," katanya.
Ia menilai sejak krisis politik terjadi berakibat tumbangnya rezim Hosni Mubarak hingga krisis politik saat ini yang ingin menjatuhkan Presiden Morssi, belum ada kasus yang mencederai TKI. Meski demikian, Jumhur mengimbau bagi TKI yang memerlukan upaya penyelamatan diminta ke Kedutaan Besar RI terdekat apakah di Mesir, Lebanon, atau perwakilan terdekat di daerah perbatasan lainnya.
Pemerintah tidak memandang status apakah yang akan diselamatkan itu TKI legal atau nonprosedural. "Setiap warga negara Indonesia di luar negeri secara konstitusional wajib diselamatkan oleh negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
