REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pendiri sekaligus Ketua DPP Partai Hanura, Fuad Bawazier menentang keras penetapan Harry Tanoesudibyo (HT) sebagai calon wakil presiden (cawapres).
Menurutnya penetapan HT sebagai cawapres inkonstitusional. "Sesuai AD/ART keputusan penting dan strategis harus melalui rapimnas. Penetapan HT jelas keputusan strategis," ketika dihubungi Republika, Kamis (4/7).
Fuad menyatakan langkah Hanura menduetkan Wiranto-HT dalam paket capres-cawapres sebagai langkah tak lazim. Pasalnya saat ini Hanura tergolong partai kecil yang mesti berkoalisi dengan partai lain untuk bisa lolos syarat presidential thereshold. "Hanura parpol kecil, sementara syarat pencalonannya 20%," ujarnya.
Saat ini gejolak resistensi di internal semakin menguat. Namun kata Fuad para kader belum berani mencuatkan aspirasi mereka ke publik. Dia menyatakan pada saatnya para kader yang kecewa akan ikut angkat bicara. "Meskipun tidak mencuat. Banyak kader dan simpatisaan yang tidak setuju. Lihat saja nanti," katanya.
Penetapan tiba-tiba HT sebagai cawapres memberi citra negatif terhadap Hanura. Menurut Fuad kesan yang timbul di masyarakat adalah Hanura telah menjadi partai milik pribadi yang bisa ditransaksikan secara pragmatis. "Terkesan partai Hanura dijadikan milik pribadi yang di transaksikan dan amat pragmatis," ujarnya.
Fuad menyatakan dirinya kecewa dengan mekanisme penetapan HT sebagai cawapresa. Menurutnya sebagai pendiri partai dia hanya menerima pemberitahuan melalui SMS. Padahal untuk acara sepenting ini Fuad berharap ada agenda pembahasan khusus yang sesuai dengan mekanisme dan prosedur partai. "SMS senin (1 Juli) agar hadiri deklarasi Wiranto-HT Selasa 2 Juli pagi," sesalnya.
Hanura gegabah menetapkan HT sebagai cawapres. Hanura mesatinya melihat dahulu dedikasi dan elektabilitas HT dalam survey. "HT kan orang baru di. Hanura masih harus dilihat dulu dedikasinya kepada partai Perlu survey yang memadai untuk mengetahui lebih dahulu elektabilitas HT. Masa penetapan cawapres segampang itu?" kata Fuad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika