REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyentil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih betah bertahan dalam koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Meski terang-terangan membangkang dan tidak patuh terhadap kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Di atas aturan dan undang-undang maish ada etika. Biarlah masyarakat yang menilai dan memberikan sanksi sosial," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/7).
Menurut dia, masyarakat pasti bisa melihat sendiri. Bagaimana sikap suatu kelompok mengganggu stabilitas dalam sebuah koalisi. Sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan.
Nurhayati mengatakan masyarakat yang mempunyai hak pilih pantas menjatuhkan sanksi terhadap kelompok yang membangkang tersebut. Sebagai bagian dari kelompok yang telah menyepakati hal-hal tertentu seharusnya PKS sudah memahami.
Apa yang harus dilakukan ketika pimpinan koalisi mengambil kebijakan. Begitu pula dengan konsekuensi bila kebijakan pimpinan tidak ditaati.
"Kalau menunggu Pak SBY bersikap, Pak SBY itu kan presiden. Urusannya banyak sekali, mengurus kesejahteraan lebih dari 240 juta penduduknya," ujar Nurhayati.
Artinya, PKS harus tahu diri tanpa menunggu SBY menyatakan sikap. Walaupun memang perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden sepenuhnya.
Karena itu, saat ini Demokrat sebagai partai penguasa hanya menyerahkan kepada masyarakat. Untuk menilai sikap PKS. Apakah sikap yang mereka tunjukkan laik untuk dihargai atau sebaliknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika