REPUBLIKA.CO.ID,mempertanggungjawabkan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang selau muncul di setiap pencalonan dirinya menjadi capres RI.

"Saya berani mempertanggungjawabkan bahwa apa yang saya lakukan di masa lalu selalu berdasarkan hukum dan kebijakan Negara. Siapa pun yang menuduh macam-macam terhadap saya, saya persilakan untuk bertemu dan mari kita diskusikan apa yang terjadi di masa lalu," tegas Wiranto usai Deklarasi Capres-Cawapres Partai Hanura di Jakarta, Selasa.

Dia menceritakan kondisi pada saat kerusuhan Mei 1998, itu Negara sedang mengalami krisis multi-dimensional yang sangat berat, sehingga terjadi kerusuhan massal di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) dan Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Soeharto itu, Wiranto harus dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Tanah Air.

"Waktu itu, saya dapat menyelesaikan dan meredakan kerusuhan itu hanya dalam tempo tiga hari dan Negara kita tetap utuh. Bahwa korban memang ada dan itu risiko dari suatu kerusuhan," jelasnya.

Dibandingkan dengan kerusuhan serupa yang terjadi di sejumlah negara asing, seperti Mesir, Suriah dan Libya, Wiranto mengaku penyelesaian kerusuhan Mei 1998 masih lebih baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika