REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pemerintah untuk menghentikan aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai masih belum optimal. Karenanya, pemerintah diminta jangan pernah berhenti menggandeng masyarakat di bumi cendrawasih itu.
Pengamat Intelijen, Wawan Purwanto, mengatakan berbagai opsi untuk meredam gerakan ini sebenarnya sudah dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah dengan melakukan dialog dengan tokoh-tokoh OPM. Hanya saja, hal tersebut belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Menurutnya, hal ini dikarenakan dialog yang dilakukan pemerintah belum melibatkan mereka yang berdiam di gunung, hutan, dan pantai.
“Yang mewakili OPM justru bukan orang garis keras. Karenanya, begitu selesai dialog, mereka akan tetap melakukan teror,” ujar Wawan saat dihubungi, Senin (1/7). Ia berpendapat, dalam menyelesaikan persoalan OPM, pemerintah tidak boleh berhenti menggandeng masyarakat Papua, termasuk juga mantan anggota kelompok itu yang kini telah berubah pikiran. Apalagi, kata dia, tidak sedikit anggota OPM dari luar negeri sekarang telah kembali ke Indonesia.
“Meskipun tokoh-tokoh OPM di luar negeri masih banyak yang melakukan menuver-manuver politik politik, pemerintah tidak boleh berhenti untuk menggandeng masyarakat Papua,” katanya. Ia melihat kemunculan OPM bukan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap Papua, melainkan murni sebagai masalah politik yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu.
Mereka yang tergabung dalam kelompok itu tidak puas dengan keadaan sosial ekonomi di Papua. Padahal, kata Wawan lagi, selama ini pemerintah sudah menggelontorkan biaya yang fantastis untuk Otonomi Papua, yakni senilai Rp 29 triliun lebih.
Karena itu, Pemda Papua sendiri sebenarnya juga punya kewajiban untuk melakukan upaya-upaya pembangunan SDM masyarakatnya. “Jadi, ini memang kembali kepada niat masyarakat Papua, apakah mereka mau bangkit atau tidak. Sekarang nasib mereka kan diatur oleh mereka sendiri,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
