REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Belasan kepala desa di Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, meminta agar pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ditunda. Pasalnya, pembagian BLSM dinilai akan mengganggu kondusifitas desa.
"Ada 12 kepala desa yang meminta BLSM ditunda," ujar Camat Palimanan, Nawita, Kamis (27/6).
Nawita mengungkapkan, permintaan dari para kepala desa itu kemudian diteruskannya kepada PT Pos. Seharusnya, BLSM tersebut dibagikan beberapa hari yang lalu.
Nawita menjelaskan, saat ini, tak sedikit warga di belasan desa tersebut yang merasa kecewa dengan pembagian BLSM. Mereka menilai pembagian BLSM tidak tepat sasaran.
Hal itu, terang Nawita, dikarenakan ada warga yang merasa berhak mendapatkan BLSM, namun mereka tidak terdata. Padahal, mereka selama ini mengaku mendapatkan jatah raskin maupun BLT beberapa tahun lalu.
"Kondisi itu menimbulkan konflik di desa," kata Nawita.
Apalagi, saat ini sedang berlangsung pilkades di beberapa desa. Karenanya kondusivitas desa dikhawatirkan terganggu jika BLSM tetap dibagikan.
Sementara itu, Kepala Unit Operasi Cirebon Raya PT Pos Indonesia, Deni Setiawan, membenarkan adanya permintaan dari camat Palimanan untuk menunda distribusi KPS maupun pencairan BLSM.
"Jika nanti dinilai situasi (di Kecamatan Palimanan) sudah kondusif, kami siap kapan pun," tegas Deni.
Ikuti Whatsapp Channel Republika