REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab), Amir Syamsuddin mengaku belum menerima instruksi dari Ketua Setgab, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pengurangan jatah menteri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kabinet.
"Saya belum ditugaskan untuk menganggendakan," kata Amir kepada wartawan di kompleks parlemen Senayan, Senin (24/6).
Menteri Hukum dan HAM ini membantah rumor yang menyebut SBY melarang menterinya berpegian ke lauar kota lantaran akan segera melakukan reshuffle (perombakan) kabinet. Menurut instruksi itu keluar sebagai bentuk empati presiden terhadap publik. "Itu bukan terkait reshuffle atau masalah apapun," ujar Amir.
Menurut Amir SBY ingin para menterinya berkonsentrasi menyelesaikan tugas-tugas kerakyatan. Dengan tidak keluar kota para menteri diharapkan bisa lebih fokus bekerja. "Kita kan dalam situasi prihatin dan fokus berkonsentrasi pada tugas kita (menteri)," katanya.
Sebelumnya Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Informasi Publik PKS, Mardani Ali Sera merasa hubungan partainya dengan SBY sudah berangsur baik. Perasaan ini tidak lepas dari komunikasi yang sudah dibangun antara pimpinan PKS dengan SBY. "Kami melihat sudah lebih baik hubungan dengan SBY," kata Mardani..
Mardani menyatakan banyak hal yang dikomunikasikan dalam pertemuan antara SBY dan petinggi PKS. Beberapa di antaranya PKS menjelaskan soal alasan mereka menolak kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi dan nasib menteri mereka di kabinet. "Banyak hal yang mesti dikomunikasikan," ujarnya.
Sayangnya Mardani enggan menjelaskan bagaiman respon SBY atas penjelasan PKS. Dia juga bungkam saat ditanya di mana, kapan, dan siapa saja orang-orang yang mengikuti pertemuan itu. "Saya tidak bisa ceritakan masih off the record," katanya.
Mardani menyatakan penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM didasarkan pada kajian-kajian mendalam. Sikap mereka juga dilatarbelakangi suara konstituen PKS yang mayoritas menolak harga BBM bersubsidi dinaikan. "Kita ingin ada perspektif yang lebih adil," katanya.
Terkait nasib tiga menteri PKS di Kabinet: Tifatul Sembiring (Menkominfo), Suswono (Menteri Pertanian, dan Salim Segaf Aljufri (Menteri Sosial) PKS menyerahkannya kepada SBY.
Menurut PKS posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden. PKS tidak akan menarik menterinya meskipun berbeda pandangan dengan pemerintah.
"Sesuai konstitusi hak itu ada di presiden. Kami tetap pada sikp awal menteri sepenuhnya membantu program pemerintah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika