Senin 24 Jun 2013 17:26 WIB

Nelayan Pacitan Dapat Subsidi BBG

Rep: Meiliani Fauziah/ Red: A.Syalaby Ichsan
Nelayan.   (ilustrasi)
Foto: Antaa
Nelayan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berniat mengurangi beban produksi nelayan di Kabupaten Pacitan. Mulai bulan Juli, akan dikirimkan 500 unit konverter dan tabung untuk nelayan di tempat tersebut.

"Masing-masing nelayan diberikan dua tabung elpiji 3 kilogram (kg) dan converter," ujar Ketua Tim Percepatan Konversi BBM ke BBG, Wiratmaja Puja, Senin (24/6). 

Bantuan ini diharapkan mengurangi biaya produksi yang cukup besar terlebih usai kenaikan harga BBM diumumkan. Biasanya, nelayan menghabiskan sebanyak 10 liter BBM sekali melaut.

Setelah konversi, diperkirakan sekali melaut hanya membutuhkan gas sebanyak 4 kg gas. Selama ini nelayan mengeluarkan Rp 65 ribu untuk membeli 10 liter bensin premium di SPBU. Sedangkan dengan membeli gas, nelayan cukup merogoh kocek Rp 20 ribu untuk 4 kg gas. 

Konversi ini juga diharapkan mengurangi resiko pencemaran laut. Namun diakui terdapat resiko yang apabila gas bocor dapat menyebabkan kebakaran lebih cepat. "Kita juga akan melakukan penyuluhan dengan menggunakan gas, karena ada perubahan teknologi dan biaya penggunaan gas," ujarnya. 

Kementerian ESDM akan menurunkan tim pelatihan dari akademisi antara lain dari Instritut Teknologi Bandung (ITB) atau lembaga lain. Tim ini akan memberikan pelatihan di lapangan mengingat sifat gas yang mudah meledak. 

Selain itu, Kementerian ESDM akan meminta pihak swasta untuk melancarkan program ini melalui program CSR dan meminta bantuan pemerintah daerah. "Saat ini baru Petrochina yang memberikan sinyal positif," ujarnya. 

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Pacitan didiami sekitar 3900 nelayan. Nantinya nelayan yang menerima bantuan yaitu mereka yang menggunakan Perahun Motor Tempel (PMT) 15 PK. Nelayan yang masuk ke dalam kategori ini berjumlah 1.282 jiwa. 

Bupati Pacitan, Indartato mengatakan terdapat rencana untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk kelancaran program ini. Namun belum dapat dipastikan jumlah dana yang ditentukan karena masih ada sederet prosedur yang harus dijalankan. 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement