REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan, tingkat akurasi penyaluran BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) semakin membaik. Karena setiap penerima telah dibekali dengan KPS (Kartu Perlindungan Sosial) dengan sistem barcode sehingga tidak bisa dipalsukan.
"Sejak dilakukan PPLS (Program Pendataan Perlindungan Sosial) oleh BPS pada 2011, by name by address, maka peluang salah sasaran atau penyimpangan BLSM semakin kecil," ujarnya melalui pesan singkat, Sabtu (22/6).
Ia menambahkan, kartu KPS tidak bisa dipindah tangankan atau diijonkan. Sehingga target 25 persen penduduk miskin dan hampir miskin (sekitar 65 juta orang) dari BLSM diharapkan tepat sararan.
Menurutnya, program kompensasi BLSM, BSM, raskin, PKH ini untuk meringankan dampak inflasi bagi masyarakat miskin akibat pengurangan subsidi BBM "Memang, diperkirakan kenaikan harga BBM ini akan memiliki pengaruh inflasi selama tiga bulan, makanya diberikan empat bulan BLSM," jelas Tifatul.
Politisi PKS tersebut menambahkan, untuk antisipasi lonjakan harga menjelang puasa dan lebaran, maka akan dilakukan operasi pasar. Serta pembicaraan dengan produsen bahan pokok agar tidak menaikkan harga.
"Tahap pertama ini, BLSM akan dibagi di 14 kota. Insya Allah sampai akhir bulan Juni 2013 ini sudah menjangkau seluruh provinsi", tegas Tifatul.
Dia menggaris bawahi, sebenarnya subsidi BBM akan terus diberikan. Tapi dikurangi besarannya rata-rata dari Rp 4.500 menjadi Rp 3.000 per liter.
"Kalau subsidi dicabut semua, tentu harga rata-rata BBM akan menjadi Rp 9.000 per liter. Namun keputusannya harga jual solar menjadi Rp 5.500 dan premium menjadi Rp 6.500 per liter. Artinya subsidi masih terus, tapi dikurangi sedkit," ujar Tifatul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
