REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito mengatakan, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) tidak sebanding dengan ongkos sosial yang harus ditanggung masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM bersubsidi.

"BLSM tidak sebanding dengan kenaikan harga pokok yang akan sangat cepat berlangsung. Dan ironisnya pemerintah tidak bisa mengendalikan harga tersebut," ujar Arie kepada ROL, Jumat (21/6).

Menurutnya, masyarakat akan semakin terjepit dengan kenaikan harga BBM kali ini. Sebab, katanya, tidak ada korelasi sama sekali kenaikan harga BBM dengan penyelamatan APBN seperti yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini.

Kenaikan harga BBM menurut Arie, juga tidak berkorelasi dengan penyelamatan rakyat. Karena APBN selama ini yang menikmati adalah para birokrat dan negara. Sehingga penyelamatan APBN adalah menyelamatkan birokrat tersebut bukan rakyat.

Arie bahkan yakin, angka kemiskinan di Indonesia pascakenaikan harga BBM ini akan semakin meningkat. "Itu kalau pemerintah jujur, ironisnya angka seringkali dipolitisir," ujarnya.

Harusnya kata dia, BLSM tersebut diberikan untuk dana produktif bagi rakyat. Sehingga masyarakat bisa diberdayakan. "Kalau diberikan seperti tahun-tahun lalu, ini sama saja menjadikan rakyat sebagai korban," jelasnya.

Arie berpendapat, pemerintah harusnya belajar dari bantuan langsung tunai (BLT) yang telah dilakukan sejak tahun-tahun lalu. Namun pemerintah nampaknya tidak kreatif untuk melakukan inovasi terkait subsidi BBM ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika