REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi santai pernyataan Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha yang menyebut kontrak PKS di koalisi sudah berakhir. Bagi PKS berkoalisi maupun beroposisi bukanlah persoalan.
“Kita biasa-biasa saja tidak panik,” kata anggota Majelis Syuro PKS, Refrizal ketika dihubungi Republika, Kamis (20/6).
Sikap santai PKS terhadap nasib menteri mereka berkait erat dengan etika politik yang berlaku di PKS. Dalam konteks ini para kader yang diangkat menjadi menteri sudah sepenuhnya menjadi milik publik. Mereka tidak boleh lagi berada di struktur kepengurusan partai karena harus bersungguh-sungguh bekerja membantu presiden.
Kondisi tersebut berbeda dengan partai-partai lain. Refrizal menyatakan kebanyakan partai justru memanfaatkan posisi publik untuk mengejar jabatan-jabatan politik di partai. “Pak Hatta Rajasa jadi Ketua Umum PAN setelah menjadi menteri. Pak SBY jadi ketua umum setelah menjabat presiden,” kata Refrizal.
Etika yang dijalankan PKS semestinya menjadi bahan acuan presiden sebelum mendepak PKS dari koalisi. Refrizal menyatakan selama ini SBY kerap keliru menafsirkan perbedaan sikap antara menteri PKS di kabinet dengan kader PKS di DPR.
SBY menganggap sikap kader PKS di DPR merepresentasikan sikap menteri PKS di kabinet. “Cara berpikir SBY tidak nyambung,” ujarnya.
Refrizal percaya ada pihak yang sengaja menggulirkan isu pendepakan PKS dari koalisi. Menurutnya selama ini posisi menteri PKS sudah menjadi incaran partai-partai politik lain di kabinet. “Memang ada yang mengincar kursi itu. Tapi kita tidak permasalahkan. Semua terserah presiden,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
