REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Gelombang penolakan atas rencana kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus berlanjut di daerah. Penolakan tak hanya datang dari elemen mahasiswa, namun juga kalangan wakil rakyat Jawa Tengah.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPRD Jawa Tengah –misalnya— tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan diberlakukan Pemerintah, dalam waktu dekat. Sebab, kebijakan ini akan sangat memberatkan rakyat.
"Idealnya, kenaikan harga BBM bersubsidi ini ditunda hingga usai tahun ajaran baru sekolah dan Lebaran tahun ini," tegas Ketua FPPP DPRD Jawa Tengah, Drs H Istajib AS dalam keterangan kepada wartawan, di Semarang, Rabu (19/6).
Menurut Istajib, kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat kurang tepat. Sebab waktunya hampir bersamaan dengan tahun ajaran baru sekolah dan dalam waktu tak lama lagi masyarakat akan menyambut Lebaran 2013.
Jika kebijakan ini jadi diberlakukan dalam waktu dekat, dampaknya akan semakin memberatkan rakyat. "Belum berkurang beban untuk kebutuhan sekolah, rakyat sudah akan dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Ramadhan," katanya menegaskan.
Karena itu, FPPP Jawa Tengah sepakat mendesak Pemerintah untuk mempertimbangkan kesulitan yang akan dihadapi rakyat dengan menunda kebijakan kenaikan harga BBM. "Kasihan rakyat yang akan menanggung beban ini," kata Istajib.
Ikuti Whatsapp Channel Republika