REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai partai politik jangan diberikan subsidi penuh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai aktivitasnya.

"(Apabila disubsidi penuh pemerintah) nanti banyak orang yang membuat partai dan terus minta subsidi pemerintah," kata Jusuf Kalla di Jakarta, Selasa (18/6). Menurut JK, aturan mengenai pembiayaan partai dari APBN sebenarnya sudah diatur undang-undang dengan pertimbangan perolehan suara masing-masing partai.

Menurut dia, apabila subsidi kepada partai ditanggung penuh APBN maka partai tidak punya kreatifitas meskipun ada iuran dari anggotanya. "Pertama nanti partai tidak punya kreatifitas sama sekali meskipun ada iuran anggota. Kedua, orang akan berebutan mendirikan partai karena semuanya ditanggung negara," ujarnya.

Dia mengatakan untuk menghilangkan korupsi politik ditubuh parpol maka biaya politik harus dikecilkan dan semua pihak harus berkomitmen untuk tidak korupsi. JK yakin hal itu akan terwujud dengan komitmen semua pihak dan adanya aturan yang ketat mengenai pembiayaan dan pengaturan dana parpol.

Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mengusulkan partai politik dibiayai APBN yang nilainya sebesar Rp 5 triliun. Dia mengatakan, usulan tersebut agar parpol tidak seperti sekarang yaitu melakukan korupsi secara berjamaah. Namun menurut dia, apabila kebijakan tersebut sudah diterapkan tetapi parpol masih korupsi maka partai itu dibubarkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika