REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polri Selasa (18/6). Pertemuan yang diprakarsai oleh Komisi III ini mengundang Kapolri Jenderal Timur Pradopo beserta seluruh jajarannya.
Dalam RDP tersebut, anggota komisi III DPR RI dari seluruh fraksi menyampaikan seluruh gagasan dan kritiknya kepada Korps Tri Bata. Sejumlah isu vital terkait keamanan menjadi sentral pembahasan dalam diskui yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini.
Tak ketinggalan, isu seputar seragam Polri terutama berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi Polisi Wanita (Polwan) muslim pun turut diutarakan sejumlah fraksi.
Dari pantauan Republika, dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Gedung DPR RI ini, nyaris seluruh fraksi meminta Kapolri untuk memperhatikan aspirasi anggotanya mengenai jilbab. Tidak hanya fraksi yang berdideologi islam, seluruh anggota partai di Komisi III pun ikut menuntut hal yang sama.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) kompak meminta Timur untuk segera mengubah peraturan terkait seragam Polri.
"Kebebasan baragama menjadi hak warga negara termasuk Polwan. Jangan dibatasi, harus diubah, buat aturan untuk berjilbab," kata Taslim dari fraksi PAN menyampaikan pendapatnya.
Anggota Komisi III lainnya, Achmad Yani mengatakan, Polri sebagai lembaga besar milik bersama mesti mamapu mewujudkan keinginan anggotanya dalam beragama. Tentunya, kata dia, aturan seragam Polri yang kini belum memberikan ruang bagi polwan untuk berjilbab dapat diubah sesuai konstitusi.
"UU mengamanatkan warganya agar diberikan jalan untuk beribadah. Saya yakin para petinggi Polri memiliki tingkat religiulitas yang tinggi, tentu akan sangat adil bila aturannya diubah," ujar Yani kader dari PPP ini.
Sejumlah partai nasionalis bahkan ikut mendesak Kapolri untuk segera membuat aturan baru terkait seragam dinas anggotanya. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Golkar, dan Hanura paling lantang meminta Kapolri merivisi aturan Polri terkait seragam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika