REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Achsanul Qosasih meminta Parwito, peserta uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tidak berpolitik apabila terpilih, terutama memanfaatkan kewenangan BPK untuk menekan daerah.
"Ada laporan yang masuk ke Komisi XI bahwa hasil audit BPK diperjualbelikan, meskipun tidak bisa kami buktikan, apakah anda bersedia tidak berpolitik apabila terpilih?" tanya Achsanul Qosasih kepada Parwito dalam uji kepatutan dan kelayakan di Jakarta, Selasa (18/6).
Menanggapi pertanyaan itu, Parwito menjawab tidak akan berpolitik apabila terpilih sebagai anggota BPK menggantikan Taufiqurahman Ruki dalam mekanisme pengganti antar waktu.
Parwito mengatakan anggota BPK memang harus bersikap profesional dan independen sehingga tidak mau berpolitik. Tentang pernyataan Achsanul bahwa ada laporan jual beli hasil audit BPK, Parwito tak mau berkomentar. "Nanti saya pelajari dulu," ujarnya.
Sementara itu, Achsanul mengatakan Komisi XI memang mendapat laporan mengenai isu jual beli hasil audit BPK. Namun, karena bukan laporan resmi, maka tidak ditindaklanjuti.
"Anggota BPK itu harus profesional dan independen. Pena anggota BPK itu tajam dan bisa menyeret pejabat-pejabat daerah dan kementerian/ lembaga ke aparat hukum," katanya.
Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih satu orang anggota BPK yang akan menggantikan Taufiqurahman Ruki yang memasuki masa pensiun. Uji kepatutan dan kelayakan diikuti 22 orang.
Dalam sesi pertama yang dimulai pukul 10.00, Komisi XI menguji kepatutan dan kelayakan empat orang calon anggota BPK yaitu, Baharuddin Aritonang, Eddy Rasyidin, Sutrisno dan Parwito.
Uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK akan berlangsung selama dua hari. Komisi XI DPR akan memilih dan mengambil keputusan pada 25 Juni 2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika