REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyatakan masih banyak cara atau langkah yang bisa dilakukan pemerintah agar tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Tentunya banyak, nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia yang menguasai minyak bumi itu salah satu solusinya," kata Ineu usai menemui pengunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Senin (17/6).
Ineu menuturkan, Fraksi PDIP di DPRD Jabar dan DPR RI hingga saat ini masih terus berjuang agar pemerintah pusat tidak jadi menaikkan harga BBM. Menurutnya, bantuan langsung sementara mandiri (BLSM) yang dijadikan kompensasi pemerintah untuk rakyat jika harga BBM dinaikkan adalah bantuan sementara.
"Kalaupun ada bantuan, itu sifatnya sementara dan memang dirasakan langsung tapi cuma saat itu," katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jabar Imam Budi Hartono menilai aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat menolak kenaikan harga BBM merupakan hal bagus. "Ya bagus lah, dengan adanya aksi ini kan bukti bahwa rakyat memang tidak menginginkan harga BBM naik," kata Imam.
Iman dan Ineu berjanji akan menyampaikan aspirasi dari kelompok massa di Jawa Barat yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate ke DPR RI. "Akan disampaikan tentunya. Ini kan memang aksi yang dibuat masyarakat untuk menyuarakan penolakannya. Mudah-mudahan para elite politik di DRI RI para pemimpin bangsa bisa melihat ini," katanya.
Tiga orang dari fraksi di DPRD Jawa Barat yakni Fraksi PDI Perjuangan ( Ineu Purwadewi Sundari), PKS (Imam Budi Hartono) dan Fraksi Hanura (Ujang Fahpulwaton) menemui dua kelompok massa yang menolak rencana kenaikan harga BBM, di Gedung Sate.
"Mereka tadi datang ke dalam (Gedung DPRD Jabar) meminta kita hadir di sini, untuk berorasi menyatakan sikap. Kami dari PDIP, Hanura dan PKS memang sudah menolak kenaikan harga BBM," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika