REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, saat ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang masih menjadi bagian dari koalisi menolak RAPBN Perubahan juga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Padahal sebagai partai koalisi seharusnya membuat kebijakan yang sejalan dengan koalisi. “Partai berkhianat ini mengganggu jalannya koalisi,” katanya di Jakarta, Ahad (16/6).

Kenaikan harga BBM, ujar Didi, dilakukan untuk mengalihkan subsidi BBM ke sektor lain guna memberantas kemiskinan. Isu ini dimainkan oleh partai pengkhianat untuk menyerang kebijakan pemerintah yang dianggap buruk.

Lucunya, sambung Didi, ketiga menteri PKS ikut melakukan sosialisasi kenaikan harga BBM. Padahal Majelis Syuro PKS menyerukan kepada masyarakat bahwa menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang buruk. “Ini sama saja, Majelis Syuro PKS membiarkan menteri PKS melakukan sosialisasi terhadap kebijakan yang dianggap buruk,”ujarnya.

Sikap PKS yang mendua, terang Didi, menunjukkan tidak konsisten. Kalau menjadi koalisi harus mau mendukung kebijakan pemerintah meski berakibat partainya tidak populer. “Saya yakin semua partai yang setuju dengan kenaikan harga BBM saat ini elektabilitasnya memang terganggu namun ini hanya sementara,” terangnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika