REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Hanura siap menentang kebijakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Sikap itu akan mereka sampaikan dalam kepada pemerintah saat menyampaikan pandangan fraksi sidang paripurna besok.

"Nanti Senin kami sampaikan melalui pandangan fraksi biar otentik," kata Sekretaris Fraksi Hanura, Saleh Husin ketika dihubungi Republika, Senin (17/6).

Saleh menyatakan partainya konsisten menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut dia, meskipun UU APBN 2012 membolehkan pemerintah menaikan harga BBM, hal itu tidak berarti pemerintah menaikan harga BBM tanpa pertimbangan.

Saleh menjelaskan salah satu syarat pemerintah menaikan harga BBM adalah harga ICP mencapai US 115 dolar dalam enam. Yang terjadi sekarang, harga ICP masih di kisaran US 95 dolar. "Berarti pemerintah tidak mempunyai alasan kuat menaikan harga BBM," ujar Saleh.

Selain persoalan ICP, sikap Hanura menolak kenaikan harga BBM juga didorong momentum waktu yang tidak tepat. Menurut Saleh menaikan harga BBM menjelang tahun ajaran baru dan bulan suci Ramadhan akan menambah beban hidup rakyat.

Hal ini karena biasanya pengeluaran masyarakat meningkat dan harga barang melambung tinggi. "Harusnya pemerinta berempati," katanya.

Menyangkut program kompensasi kenaikan BBM, Saleh menyatakan Hanura tidak keberatan. Namun begitu bantuan berupa BLSM, beras miskin, beasiswa, tidak diperoleh dari pinjaman hutang luar negeri. "Kasihan mau memberikan bantuan tapi dari utang luar negeri. Ini yang kami tentang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika