REPUBLIKA.CO.ID, SURBAYA -- Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak perlu minta izin untuk menaikan harga BBM. Karena para pimpinan partai sudah menyetujui penyesuaian harga BBM itu pada saat menyusun rancangan APBN 2012.

"Itu hak presiden, karena pimpinan parpol sudah menyetujui presiden untuk melakukan penyesuaian harga BBM saat penyusunan rancangan APBN 2012. Jadi presiden tidak perlu minta izin lagi," katanya di Surabaya, Sabtu (15/6).

Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menjelaskan, penyesuaian harga BBM dilatarbelakangi krisis ekonomi yang terjadi di AS dan beberapa negara Eropa. Sehingga daya beli mereka melemah dan akhirnya ekspor Indonesia ke negara-negara itu pun turun.

"Hal itu juga menyebabkan terjadi pembengkakan nilai subsidi di dalam negeri hingga Rp 300 triliun. Apalagi mayoritas subsidi juga disumbangkan kepada pemilik mobil atau subsidi itu tidak tepat sasaran," katanya.

Namun, pengurangan subsidi BBM itu juga bukan satu-satunya cara. Pemerintah juga melakukan pemotongan anggaran kementerian sebesar 20 persen. Kemudian, mempermudah investasi, pembukaan blokir anggaran, dan berbagai bentuk kompensasi untuk orang miskin.

"Bentuk kompensasi itu bukan hanya BSLM. Karena ada BSM (beasiswa siswa miskin), raskin (beras untuk keluarga miskin), PKH (program keluarga harapan), jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat), dan sebagainya," kata anggota Majelis Syuro PKS tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika