REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Hanura mengkritisi janji pemerintah menyiapkan konversi energi menjadi energi gas. Sebab, hingga kini belum ada realisasi dari janji-janji pemerintah tersebut.
Ketua DPP Partai Hanura, Saleh Husin berpendapat, pemerintah salah jika membandingkan Indonesia dengan negara-negara seperti Cina yang tidak mensubsidi bahan bakarnya. Sebab, negara-negara yang telah menghapus subsidi BBM merupakan negara yang telah mapan dalam menyiapkan sarana transportasi umumnya.
Karenanya, untuk menekan kebocoran anggaran dan meningkatkan pendapatan fiskal yang harus dilakukan pemerintah bukan penyesuaian harga BBM. Melainkan, meningkatkan penerimaan pajak.
Caranya, masih kata Saleh, dengan memberantas mafia pajak dan meningkatkan pajak dari industri seperti batu bara, dan pajak alkohol. "Bukan dengan membebankan kebocoran anggaran pada masyarakat," ucapnya mengakhiri.