REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan konsisten menolak pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Bentuk bantuan itu adalah kompensasi dari rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

Anggota Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDIP Dolfi OFP mengatakan PDIP mengusulkan agar program BLSM diganti dengan program padat karya untuk rakyat di pedesaan.  "Anggarannya Rp 6,9 triliun atau setara BLSM tiga bulan," ujar Dolfi. 

Ia menyampaikan usualn dalam rapat kerja antara Banggar DPR dengan pemerintah dan Gubernur BI di ruang sidang Banggar DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Sabtu (15/6). 

Rapat dipimpin oleh Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit.  Dalam laporan panitia kerja yang disampaikan Wakil Ketua Banggar Djoko Udjianto, anggaran BLSM yang tertuang dalam program khusus tercatat Rp 9,318 triliun yang didistribusikan dalam dua tahap, Juli dan September.

Parameternya antara lain 15,5 juta keluarga/rumah tangga sasaran dengan bantuan Rp 150 ribu per bulan per RTS selama empat bulan.  Jumlah itu, ujar Djoko, berkurang Rp 306,5 miliar dari anggaran awal yang diajukan pemerintah Rp 11,6 triliun. 

Pengurangannya dialokasikan kepada infrastruktur dasar Rp 1,25 triliun dan tambahan infrastruktur Rp 500 miliar.  Selain itu, terdapat biaya penyaluran pengamanan Rp 360 miliar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika