REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Polda Riau akan menindak tegas para demonstran penolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yang melakukan aksi-aksi anarki.
"Kami tentu akan semampunya mengawasi aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Selagi hanya menyampaikan aspirasi, silahkan. Namun kalau sudah anarki apalagi menganggu ketertiban umum bahkan merusak, tentu akan ditindak tegas," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Hermansyah di Pekanbaru, Jumat (14/6).
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi untuk jenis premium dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter dan harga solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. Rencananya, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut akan dilakukan setelah pembahasan RAPBN-P 2013 selesai atau sekitar minggu ketiga pada Juni 2013.
Saat ini, di Ibu Kota Provinsi Riau, Pekanbaru, telah terjadi beberapa kali aksi demonstrasi menolak rencana pemerintah tersebut. Aksi unjuk rasa itu didominasi oleh kalangan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi.
Pada Kamis (13/6), puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) berunjuk rasa dengan memblokade salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di Jalan HR Soebrantas, Pekanbaru. Di waktu yang sama, demonstran juga sempat 'menyandera' beberapa unit mobil berplat merah milik pejabat pemerintah daerah setempat.
Pada Jumat (14/6), aksi unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi di Pekanbaru kembali berlanjut.
Kali ini aktivis mahasiswa itu beraksi di depan Kampus Universitas Riau yang berada di kawasan Penam, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.
Selain berorasi, para demonstran juga kembali 'menyandera' satu unit mobil tangki pengangkut BBM milik kontraktor rekanan PT Pertamina serta menyoret-nyoret 'badan' kendaraan tersebut dengan mebuliskan kalimat-kalimat menolak rencana dinaikkannya harga BBM subsidi. Aksi para demonstran ini mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian setempat dan bubar secara tertib.
Ikuti Whatsapp Channel Republika