REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sebanyak 457 dari 491 daerah dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2013 memiliki anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) defisit. Sedang 56 daerah memiliki anggaran surplus dan 11 daerah anggarannya berimbang.
Demikian dikatakan Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Marwanto Harjowiyono, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Heru Subiyantoro, Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan pada seminar 'Keuangan Daerah' di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, Kamis (13/6).
Seminar diikuti para pejabat dari pemerintah daerah DIY dan Jawa Tengah. Dijelaskan Marwanto, jumlah daerah yang menganggarkan APBD defisit mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun lalu.
Sebelumnya, hanya 447 daerah yang memiliki APBD defisit. Sedang yang menganggarkan surplus mengalami penurunan dari 68 menjadi 58 daerah.
"Sebagian besar dar daerah yang menganggarkan defisit, membiayai kekurangannya dengan Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran). Namun ada daerah yang membiayai defisitnya dengan pinjaman daerah," kata Marwanto.
Silpa dapat digunakan bagi daerah yang memiliki anggaran defisit. Sedang bagi daerah yang memiliki anggaran surplus dan berimbang tidak diperbolehkan menggunakan Silpa.
"Tetapi yang patut dicermati, bagaimana menjaga agar jumlah Silpa tidak terlalu besar. Sebab APBD mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan stimulus bagi perekonomian daerah," katanya menegaskan.
Selama ini, secara nasional Silpa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2010, tercatat sebesar Rp 56,5 triliun, akhir tahun 2011 sebesar Rp 78,3 triliun, dan akhir tahun 2012 sebesar Rp 96,6 triliun.
"Ini menunjukkan jika pengelolaan keuangan daerah kurang optimal karena dana publik tidak digunakan untuk pengeluaran publik. Jika Silpa dapat digunakan untuk belanja modal dan pelayanan publik akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah," bebernya.
Sedang Abdul Halim, dosen FEB UGM mengatakan defisit APBD sudah berulang-ulang terjadi. Sehingga defisit APBD tidak dipahami para pejabat untuk mencarikan hutang untuk menutup defisit.
"Silpa menjadi andalan jika terjadi defisit anggaran," kata Abdul Halim yang juga anggota tim asistensi Menkeu bidang desentralisasi fiskal 2006-2013.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
