REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, dalam code of conduct koalisi, partai tidak wajib menarik menterinya dari kabinet koalisi, jika membuat kebijakan politik yang berseberangan dengan koalisi.

“Kami komitmen dengan code of conduct. Makanya, PKS tidak menarik para menterinya,” katanya di Gedung Parlemen, Kamis, (13/6).

Hidayat berujar, Presiden yang berhak melakukan reshuffle terhadap para menterinya. Seharusnya, partai di koalisi tidak perlu saling serang dan mendiskreditkan jika ada perbedaan kebijakan dalam koalisi.

Kader PKS yang menjadi menteri, terang Hidayat, dibebaskan dari seluruh tugas di partai. Ini memudahkan menteri membantu presiden.

“Secara prinsip, kami mempersilakan para menteri dari PKS melaksanakan tugas yang diberikan oleh presiden sebab mereka dibebaskan dari tugas kepartaian,” mantan calon gubernur DKI Jakarta ini.

Hidayat menyatakan, jika menteri dari PKS ada yang berbicara mengenai kenaikan harga BBM, menteri tersebut berbicara mewakili pemerintah. "Mereka tidak mewakili partai,” tegas Hidayat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika