Kamis 13 Jun 2013 08:51 WIB

400 KK Warga Lereng Merapi Tak Mau Direlokasi

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Fernan Rahadi
A villager watches from Jambon village in the Sleman district of Indonesia's central Java province, as Mount Merapi spews smoke and ash, in November 2010. (photo file)
Foto: Reuters/Sigit Pamungkas
A villager watches from Jambon village in the Sleman district of Indonesia's central Java province, as Mount Merapi spews smoke and ash, in November 2010. (photo file)

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sekitar 400 kepala keluarga di Kampung Kali Tengah Kidul dan Kali Tengah Lor, Kecamatan Cangkringan, tidak bersedia direlokasi. Hal itu disebabkan hampir seluruh warga mempunyai pekerjaan di daerah tersebut, seperti beternak.

Suroto, kepala Desa Glagaharjo, Cangkringan, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi agar warga di lereng merapi tersebut dapat direlokasi. Namun, sekitar 400 kepala keluarga di Kampung Kali Tengah Kidul dan Kali Tengah Lor tidak bersedia direlokasi.

Menurutnya, warga yang tinggal di dalam kawasan rawan bencana itu tidak mau direlokasi lantaran ternak dan pekerjaannya berada di daerah tersebut. "Pendaftaran relokasi sampai 18 Juni, tapi hingga sekarang belum ada yang mendaftar. Mereka tidak mau turun. Kami sudah door-to-door memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tapi tidak ada yang bersedia," kata Suroto.

Suroto berharap agar pemerintah dapat menerima kondisi tersebut. Ia mengatakan meskipun warga di daerah kawasan rawan bencana tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat, jalur evakuasi agar segera dibenahi.  

Berdasarkan pantuan, di daerah kawasan rawan bencana, terdapat beberapa spanduk yang bertuliskan "Kawasan Radi Bantu." Sementara itu, banyak warga yang telah mendirikan rumah baik secara permanen maupun non-permanen di daerah rawan bencana itu.

Menanggapi hal itu, Bupati Sleman, Sri Purnomo, mengatakan daerah tersebut menjadi daerah kawasan rawan bencana yang dilarang untuk dihuni. "Spanduk-spanduk itu tidak pas, memang ini bukan daerah hunian, tempat ini dilarang oleh pemerintah. Jadi kalau itu dipasang disitu tidak pas," katanya. Ia menambahkan hanya akan memberikan bantuan untuk daerah-daerah yang aman dari bencana.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement