REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai masih belum berani melepas nikmat kekuasaan yang selama ini didapat dari koalisi.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Komunikasi, Andi Nurpati, menyusul penolakan PKS atas kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.
"Buktinya, PKS tidak mau keluar dari koalisi karena masih ingin jabatan menteri," kata Andi di Jakarta, Senin (10/6) malam.
"Jadi," lanjut Andi, "Kalau PKS menentang kenaikan harga BBM, berarti mendukung orang kaya semakin banyak mendapat subsidi."
Karenanya, kata Andi, Demokrat mendesak PKS segera mengambil sikap tegas dengan segera angkat kaki dari koalisi Setgab. "Saya kira itu lebih gentle daripada kami keluarkan, karena kan itu partai yang berbasis Islam, maka berjanji itu harus dipatuhi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
