REPUBLIKA.CO.ID, SEMANGGI -- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Yuyun Rahmawati mengatakan, kebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta tentang Electronic Road Pricing (ERP) dan Mass Rapid Transit (MRT) menunjukkan adanya kompleksitas yang tinggi.

"Dan tarik-menarik kepentingan berbagai pihak dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan," katanya, di Jakarta, Senin (10/6).

Menurut Yuyun, kompleksitas dan tarik-menarik kepentingan dikarenakan Jakarta sebagai pusat pemerintahaan negara Indonesia. Dan tidak dapat dipungkiri jika Pemerintah Pusat dapat memengaruhi kebijakan Pemda DKI.

Yuyun menjelaskan, MRT sebenarnya sudah direncanakan 24 tahun yang lalu, namun baru dicanangkan tahun 2013 melalui proses yang panjang.

Alasan pemerintah untuk menerapkan MRT karena diyakini dapat mengatasi kemacetan jika masyarakat banyak memanfaatkannya. "Terutama masyarakat dengan kendaraan pribadi untuk mobilisasi," katanya.

Selain itu, Yuyun berpendapat, Pemda DKI mencanangkan MRT karena kebijakan ERP akan melibatkan banyak pihak sehingga diperlukan koordinasi antar lembaga-lembaga yang terkait. Ini menjadi beda jika dibandingkan dengan proyek MRT yang memang sepenuhnya tanggung jawab pemda DKI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika