REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Fungsionalis Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Umar Arsal mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempercepat penuntasan proses hukum kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang menyeret Anas Urbangnirum sebagai tersangka.

"Kami harapkan KPK tidak mengulur-ulur waktu dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang sehingga mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan kader partai yang diduga terlibat tidak terus menerus tersandera kasus tersebut," kata Umar, Sabtu (8/6).

Menurut dia, kelambanan KPK menangani kasus tersebut, bukan hanya merugikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng, melainkan juga Partai Demokrat secara keseluruhan.

Umar Arsal mengaku pada Jumat (7/6) menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kantor KPK, Jakarta. Dalam pemeriksaan tersebut kata dia, KPK menyodorkan 17 pertanyaan seputar keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

"Di antara 17 pertanyaan itu, penyidik lebih banyak menanyakan kedekatan saya dengan Anas Urbaningrum, termasuk sumber dana dalam kongres Partai Demokrat pada tahun 2010 di Bandung," katanya.

Menurut Umar, dana penyelenggaraan kongres Partai Demokrat di Bandung, seluruhnya bersumber dari pengurus dan kader Partai Demokrat. Sedangkan kendaraan berupa mobil milik Anas Urbaningrum yang ikut ditanyakan penyidik KPK, Umar mengaku tidak tahu menahu

Ikuti Whatsapp Channel Republika