REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Muhammadiyah melarang kader dan warganya untuk tidak memilih atau golput dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2013.
"Kami mendorong agar warga Muhammadiyah melaksanakan hak pilihnya pada Pilkada Jatim, serta Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada wartawan di sela kunjungannya di Kantor PW Muhammadiyah Jatim di Surabaya, Kamis (6/6).
Menurut dia, dengan memilih salah satu kandidat bisa disebut sebagai pendidikan politik yang baik di Indonesia. Namun, pihaknya tidak memaksa siapa-siapa tokoh yang akan dipilih di dalam tempat pemungutan suara nantinya.
Ia menegaskan, Muhammadiyah sebagai ormas yang tidak memasuki area dukung-mendukung pasangan calon gubernur manapun. Hal ini sesuai khittah, bahwa Muhammadiyah netral dan membebaskan warganya memilih sesuai hati nurani. "Dari awal, khittah Muhammadiyah sudah jelas dan tidak mau terjebak dalam kekuasaan politik tertentu. Kami akan tegas memilih, namun tidak ada paksaan apapun," kata tokoh agama kelahiran Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958 tersebut.
Jawa Timur, kata dia, merupakan provinsi terpenting di Tanah Air. Pihaknya berharap proses demokrasi lima tahunan memilih gubernur dan wakil gubernur periode 2014-2019 berjalan aman, lancar, tertib dan terpilih tokoh yang mampu membawa kedamaian, kemajuan serta kesejahteraan rakyatnya.
"Kami yakin, pilihan masyarakat nantinya adalah yang terbaik dan benar-benar menjalankan amanat rakyat. Apalagi, Jatim adalah provinsi terpenting dan memiliki pengaruh luar biasa di tingkat nasional," kata Din.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
