REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengambil arah berbeda dengan koalisi partai dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) terkait rencana kenaikan BBM. PKS bersuara vokal menentang rencana kenaikan BBM itu.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menilai, perbedaan pendapat dalam Setgab bukanlah hal baru. Dalam sejarahnya, ia melihat, banyak terjadi perbedaan paham antaranggota Setgab.
Karenanya, ia tidak heran ketika PKS menyuarakan pendapat berbeda terkait rencana kenaikan BBM. "Jika ada yang mengejutkan, itu karena PKS tampil all-out dalam perbedaan ini," katanya, saat dihubungi ROL, Kamis (6/6).
Menurut Ray, sikap PKS sebagai 'pembangkang' dalam masalah kenaikan BBM ini, merupakan langkah strategis dalam ruang politik. Karenanya, ia menilai tidak perlu ada penilaian munafik dari sikap berbeda itu. Sebab, sebelumnya pun perbedaan pendapat sudah kerap terjadi di Setgab. "Ini soal taktik saja dari PKS dan ternyata Partai Demokrat tidak punya cara," katanya berpendapat.
Dengan mengambil arah berbeda ini, menurut Ray, PKS sebenarnya sudah siap untuk dikeluarkan dari koalisi. Terlihat dari bagaimana PKS terus memperlihatkan sikap pembangkangnya. Persoalannya, kata dia, belum ada yang mengambil langkah terkait sikap PKS ini. "Tidak ada yang secara sukarela keluar atau yang ingin mengeluarkan," tuturnya menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
