REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menyarankan Partai Keadilan Sejahtera keluar dari koalisi pemerintahan SBY karena lebih menguntungkan untuk kepentingan politik partai tersebut pada Pemilihan Umum 2014.
"Saya mendorong PKS di luar pemerintahan saja meskipun pilihan politik ada plus dan minusnya," kata Hanta Yuda kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan bahwa keuntungan yang didapatkan PKS jika keluar dari koalisi adalah partai tersebut akan mendapatkan ruang manuver politik lebih luas.
Hanta melihat beberapa manuver yang dilakukan oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah selama ini dalam mengkritisi pemerintahan dan hal itu lebih efektif jika partai itu di luar koalisi.
"Langkah itu sejalan dengan aspirasi konstituen partai karena dari hasil beberapa survei menginginkan PKS di luar pemerintahan," ujarnya.
Hanta mengatakan bahwa PKS akan diuntungkan pada Pemilu 2014 karena pencitraan yang keluar adalah positif dengan melancarkan kritik terhadap pemerintahan.
Dia menjelaskan bahwa kerugian yang dihadapi PKS jika keluar dari koalisi adalah kekuasaan akses ekonomi-politik partai itu berkurang, terutama dalam menghadapi Pemilu 2014.
Menurut dia, kondisi PKS saat ini sedang mengalami pergolakan atau turbulensi sehingga tidak pas jika saat ini partai tersebut keluar dari koalisi.
"Strategi politik itu tidak ada yang 100 persen benar dan salah, pasti ada kelebihan dan kekurangannya," kata Hanta.
Menurut dia, sikap politik yang konsisiten dan berani dalam mengambil keputusan dengan risiko yang ada merupakan hal yang dibutuhkan dalam berpolitik.
Dia menilai strategi PKS untuk keluar dari koalisi lebih menguntungkan secara elektoral terhadap partai itu.
PKS, lanjut dia, nantinya dinilai menampilkan "wajah" politik konsisten dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. "Kalau bermanuver politik seperti ini akan memunculkan tumbal politik karena dahulu dengan sikap seperti ini PKS kehilangan Menristek di pemerintahan SBY," ujarnya.
Hanta mengatakan bahwa SBY tidak akan mengeluarkan PKS dari koalisi karena partai itu dibutuhkan untuk mengimbangi kekuatan Partai Golkar di dalamnya.
Dia menilai pada saat kapan pun Golkar keluar tentu hal itu akan melemahkan dukungan koalisi terhadap pemerintahan SBY. "Kekuatan Golkar dua kali dari PKS di koalisi. Apabila SBY harus memilih untuk mengeluarkan salah satu dari kedua partai itu tentu akan mengeluarkan PKS. Hal itu karena Golkar memiliki kuantitas yang melebihi PKS dan kualitas Golkar itu lebih matang," katanya.
Dia juga mengkritik sikap koalisi yang tidak bisa menjalin komunikasi yang baik dengan PKS sehingga partai itu "melawan" kebijakan pemerintah.
Menurut dia ada masalah komunikasi dan manajemen yang salah dalam koalisi pemerintahan SBY sehingga tercermin dari komentar elite PKS yang sering melontarkan kritik dan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah.
"Kebijakan kenaikan harga BBM seharusnya dilakukan komunikasi intensif dengan semua anggota koalisi, termasuk PKS," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika