REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dari perspektif koalisi, penolakan PKS merupakan bentuk menguatkan inkonsistensi partai tarbiyah tersebut terhadap koalisi, kata Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda.

PKS, menurutnya, menjalankan politik 'dua kaki' karena di pemerintahan memiliki menteri, namun di parlemen menjadi seperti partai oposisi.

"Seharusnya PKS sebagai bagian dari koalisi harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Penolaan terhadap kenaikkan harga BBM tidak baik dalam logika koalisi," katanya di Jakarta, Rabu (5/6).

Namun, ia menjelaskan dalam perspektif fungsi parpol sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, maka langkah PKS itu sudah tepat. Hanta menilai selama ini konstituen PKS kritis terhadap pemerintah.

"Sejak awal PKS berbeda sikap dengan koalisi bukan hal yang baru, sejak awal kita bisa lihat dari dua perspektif, yaitu koalisi dan fungsi parpol," tutur Hanta.

Hanta menilai lontaran beberapa elit PKS untuk keluar dari koalisi hanya gertakan politik saja. Hal itu menurutnya tidak terlaksana hingga saat ini meskipun sering dilontarkan. "Itu hanya gertakan politik PKS karena mereka tidak berani keluar koalisi. SBY pun tidak berani mengeluarkan PKS, jadi kita jangan terlalu serius mengikuti perkembangannya," ujar Hanta mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika