REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Pembayaran pajak dari rakyat dinilai bermanfaat kembali bagi rakyat. Karena itu, Ketua Majelis Budhayana Kota Surabaya, Romo Abaya mendukung pembayaran pajak yang berkeadilan.''Mestinya pajak itu dari rakyat untuk rakyat. Kita membayar pajak untuk kelangsungan pembangunan,'' ujarnya.
Dia mengatakan pembangunan di Indonesia belum dirasakan seluruh rakyat.''Kita melihat pemerataan pembangunan belum signifikan. Banyak masyarakat yang masih hidup dengan ekonomi kurang,'' ujarnya. Karena itu, pajak semestinya dapat digunakan untuk pemerataan pembangunan hingga pelosok negeri.
Pemerataan pajak dinilai akan memperkecil gejolak di masyarakat. Hal ini karena pajak juga berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat. ''Kalau tidak adil, di sana-sini timbul gejolak di masyarakat,'' ujarnya.
Dengan pentingnya pajak tersebut, dia mengaku prihatin jika ada petugas pajak yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mengambil dana pajak. Menurutnya, pajak harus dinikmati semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Apalagi, pajak hanya dinikmati pegawai pajak yang menggelapkan dana rakyat. ''Saya juga membayar pajak, tapi kalau hanya dinikmati segelintir orang, miris rasanya,'' ungkapnya.
Untuk menjaga agar pajak tetap disalurkan adil bagi rakyat, Romo Abaya menyarankan ada hukuman yang memberi efek jera bagi koruptor dana pajak. ''Hukumannya tegas seperti di Cina, sehingga ada efek jera,'' ujar dia. Hukuman pun dinilainya tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah.''Koruptor yang dihukum tetapi masih diberi fasilitas seperti iPad itu tidak sebanding dengan perbuatannya,'' ungkapnya.
Penegakan hukum tersebut, lanjutnya, juga dapat dimulai dari pembinaan pegawai pajak sendiri. Dia memberi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak agar meningkatkan sinergi tentang kejujuran. Menurutnya, kejujuran tersebut harus muncul dari diri sendiri.''Kejujuran mulai dari diri sendiri. Kita bisa membohongi orang lain, tetapi tidak bisa membohongi diri sendiri,'' ujarnya.