REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Pengamat Ekonomi, Encep Haerudin mengatakan, masyarakat miskin sangat membutuhkan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
"Kami mendukung jika pemerintah menyalurkan bantuan langsung sementara (BLSM) sebagai dana kompensasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) itu," kata Encep Haerudin di Rangkasbitung, Selasa (4/6).
Pemberian dana kompensasi kenaikan BBM dengan BLSM bagi masyarakat miskin sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla juga terjadi dana kompensasi kenaikan BBM dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Pihaknya mendukung program kompensasi ini dilaksanakan guna mengurangi beban rakyat miskin. Penyaluran BLSM sebesar Rp150 ribu akan diberikan kepada 180 juta rumah tangga setiap bulannya sampai enam bulan.
"Dengan bantuan kompensasi itu tentu kehidupan ekonomi masyarakat miskin bisa kembali stabil," kata Dosen Ekonomi Wasilatul Fallah Rangkasbitung.
Menurutnya, pemberian dana kompensasi ini tentu harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Sebab, pemberian BLT beberapa tahun lalu menimbulkan masalah lantaran banyak warga yang berhak menerima dana subsidi, tetapi mereka tidak menerimanya.
Kondisi demikian, tentu penyaluran BLT terjadi keributan maupun konflik antarwarga. Pengalaman itu, katanya, jangan sampai terulang kembali sehingga pemerintah daerah harus menyiapkan data penerima yang akurat.
"Kami minta data BLSM harus benar-benar warga miskin yang berhak menerima dana kompensasi kenaikan BBM itu," ujarnya.
Ia menyebutkan, untuk pendataan masyarakat miskin yang mendapatkan BLSM, selain menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) juga aparat desa yang mencacah dari pintu ke pintu. Apabila, mereka berhak menerima BLSM maka petugas memasang stiker penerima dana subsidi. "Kami menjamin penyaluran BLSM tidak ada masalah jika pendataanya akurat untuk rakyat miskin," katanya mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
