REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Penduduk merupakan faktor dominan sekaligus modal dasar dalam pembangunan satu bangsa. Isu pertambahan penduduk kemudian menjadi topik sentral dalam menetapkan berbagai kebijakan di segala aspek perencanaan program pembangunan pemerintah, baik di pusat dan daerah dalam pembangunan berkelanjutan.
Mewujudkan hal tersebut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) terus mensosialisasikan slogan '2 Anak Cukup'.
"Demi kebaikan keluarga juga pendidikan anak. Apalagi kalau (penghasilan) keluarga itu pas-pasan," ujar Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Vita Gamawan Fauzi, Senin (3/6), di sela-sela Kegiatan Road Show Semarak PKK-KB Dalam Rangka Peringatan Hari Keluarga XX Tingkat Nasional.
Vita mengakui, dalam pelaksanaanya masih menemui sejumlah hambatan. Masih banyak masyarakat yang belum paham dengan Keluarga Berencana (KB). Masyarakat awam, sebut Vita, masih banyak yang menganggap jika progam KB melarang pasangan suami-isteri untuk berhubungan.
"Kita bukan melarang tidak boleh punya anak. Tapi demi kebaikan keluarga, pendidikan anak-anak," ujar Vita.
Isteri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi ini juga menyebut, terkadang agama menjadi salah satu faktor lain. "Tapi itu semua kembali dengan kesepakatan keluarga," sebutnya.
Namun, Vita juga mengatakan banyak program KB yang berhasil dan menyentuh semua jenjang, mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten kota. Di Provinsi Gorontalo sendiri, sasaran KKP Peserta KB Baru (PB) adalah 38.061 orang. Realisasi capaian sampai dengan bulan April 2013 adalah 14.853 orang (39,05 persen).
"PKK memang kita siapkan untuk bisa menyentuh lapisan kelompok ke bawah," imbuh Vita menjelaskan.
Keberhasilan pencapaian tersebut tidak lepas dari peran kader-kader PKK yang bekerja tanpa pamrih. Namun, Vita mengatakan, akan sangat dan bangga dan berterima kasih jika ada pemerintah daerah yang menaruh perhatian lebih terhadap para kader dengan memberi intensif.
"Kita sudah otonomi daerah, jadi anggaran di daerah ada di APBD masing-masing. Jadi silakan saja untuk menyampaikan ke Pemda, dalam hal ini mungkin Gubernur atau Bupati," kata Vita.
Jika tidak berupa insentif, bisa juga diberi penghargaan atau reward bagi kader berprestasi berupa studi banding ke daerah yang bagus pelaksanaan program PKK. "Karena nanti hasilnya akan dikembalikan kembali ke daerah masing-masing, akan dibawa oleh kader tersebut ke lingkungannya," kata Vita.
Di tatanan pusat, lanjut Vita, pihaknya mengadakan jambore PKK tiap tahunnya. Mereka (kader terbaik di tiap daerah) dipusatkan dalam satu tempat selama empat hari. "Di sana mereka bisa bersilaturahmi, juga banyak keterampilan yang akan mereka dapat," sebut Vita mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika