REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemimpin berkualitas dihasilkan dari sistem pemilihan umum yang baik dan tegas. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, sistem pemilu yang tak tegas hanya bakal menghasilkan pemimpin tak berkualitas.

""Kalau UU-nya bagus, pasti akan mengkombinasikan popularitas, suara terbanyak dan kapabilitas para calon. Syarat yang ditetapkan juga jangan hanya administratif, namun juga kemampuan," kata pengamat politik UI Arbi Sanit dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (30/5).

Menurutnya, Undang-undang yang ada, tidak mempersyaratkan bagi orang yang akan maju menjadi calon. Sehingga, dia menilai UU yang ada tidak tegas mengaturnya. Hal itu disesalkannya, sebab itu tidak dijadikan syarat yang harus dipenuhi dalam UU. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melakukan verifikasi atas hal tersebut.

"Jadi, orang mencalonkan diri dan bisa menang hanya karena mengandalkan popularitas. Makanya banyak orang-orang yang keblinger ingin maju menjadi pemimpin," kritiknya. Dia menegaskan, calon pemimpin yang rajin mencitrakan dirinya agar populer, sebenarnya tidak berguna bagi masyarakat. Sebab, popularitas itu hanya menguntungkan sendiri.

Arbi menambahkan, pemilu juga hanya akan menguntungkan orang-orang yang punya partai politik, uang, dan popularitas. Selain itu, popularitas tidak bisa dikaitkan dengan kapabilitas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika