REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lemahnya penindakan terhadap agen-agen intelijen asing yang menyusup ke Indonesia, menjadi pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan pemerintah. “Sistem intelijen di negara ini butuh penataan,” ujar pengamat Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, saat dihubungi, Selasa (28/5).
Ia mengatakan, model intelijen yang dberlaku di Indonesia belum tertata secara rapi, karena masih bertumpu pada instansi yang membidangi urusan hankam seperti TNI dan Polisi. Hal ini menurutnya berbeda dengan yang dipraktikkan bebrapa negara lain. Adriana mencontohkan, di Amerika dan Inggris, intelijen bisa bekerja secara lebih terintegarsi karena banyak memberdayakan masyarakat sipil.
“Intelijen itu kan bekerja di semua lini,” imbuhnya. Lebih jauh, Adriana juga membandingkan cara masyarakat dalam menyikapi informasi yang ada. Di Indonesia, kata dia, informasi masih belum terlalu dihargai. Sementara di luar negeri sana, informasi sekecil apa pun sangat berarti.
Khusus soal Papua, ia tak menampik adanya perkembangan rumor yang menyatakan intelijen asing bermain dalam berbagai kisruh sosial di bumi cendrawasih. Hanya saja, ia berpendapat hal tersebut sangat politis, sehingga sulit membedakan apakah itu murni masalah keamanan, atau justru memang bagian dari permainan para agen asing. Tetapi yang jelas, kata dia, ada banyak aktor internasional yang memiliki kepentingan dan terlibat dalam berbagai persoalan di Papua.
Ia juga mengamati gerakan masyarakat sipil di Papua hari ini semakin tertata dan solid, baik mereka yang pro-NKRI maupun pro-OPM. Ia menuturkan, hasil laporan LIPI selama tiga tahun terakhir sebenarnya telah memberi rekomendasi kepada pemerintah, agar aparat TNI, Polri, dan intelijen pihak yang paling bertanggung jawab dalam masalah keamanan di Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
