REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres Boediono menyebut tiga hal yang dianggap bisa mengganggu jalannya reformasi birokrasi yang baru saja dicanangkan pemerintah. Yaitu, politik, bisnis, lalu kepentingan pribadi.
Dalam pencanangan pelaksanaan reformasi birokrasi yang digelar Selasa (28/5), wapres meminta agar para pimpinan daerah dan instansi meningkatkan kinerja. Terutama dalam hal efisiensi dan menjaga dari hal-hal yang mengganggu.
"Kalau kita ingin membangun birokrasi modern sesuai dengan apa yang dilakukan negara maju, maka perlu dijaga dan dikawal agar birokrasi ini kita bisa perbaiki efisiensinya dan bebas dari pengaruh tidak sehat. Ini sangat penting," katanya.
Dalam literatur, lanjutnya, birokrasi mana pun harus bebas dari politik. Karena itu, birokrasi di Tanah Air harus diamankan dari kepentiangan tersebut agar efisiensi kinerja mampu ditingakatkan.
"Politisasi dari birokrasi adalah sangat fatal. Kalau diadakan untuk mencapai kepentingan non-publik, rusak. Apa yang dicapai bukan apa yang diinginkan masyarakat," katanya.
Pengaruh bisnis pun dinilai wapres ikut jadi hal yang bisa mengganggu reformasi birokrasi. Menurutnya, pengaruh negatif bisa muncul kalau tidak ada pengambilan keputusan yang tepat. Menurutnya, birokrasi adalah suatu lembaga yang diciptakan untuk melaksanakan dan menjaga kepentingan publik. Bukan kelompok tertentu, termasuk bisnis.
"Ada hubungan kerja sama positif antara birokrasi dan bisnis tetapi harus ada rambu-rambu di mana birokrasi jangan dikooptasi dari segi politik dan bisnis," katanya.
Tak hanya politik dan bisnis, Wapres pun menyebut kepentingan pribadi bisa jadi hal yang ikut mengganggu jalankan reformasi birokrasi. Menurutnya, pribadi itu yang seringkali mempunyai agenda yang tidak sejalan dengan tujuan birokrasi.
"Saya ingin garisbawahi, apa pun yang kita lakukan dengan program untuk perbaiki efisiensi kinerja, prestasi dari organisasi perlu ada juga pengawalan dari para pimpinan mengenai dampak negatif yang mungkin memengaruhi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika