REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, meminta semua pihak untuk bersama-sama memastikan program jaminan kesehatan masyarakat di Ibu Kota dapat berjalan dengan baik. Jokowi, sapaan akrab Joko, meminta semua pihak membicarakannya bila ada masalah.
"Kesehatan kan hak rakyat, kemudian ada yang ganggu-ganggu, kan ganggu-ganggu itu namanya. Ngomonglah, diajak bicara tiap menit aja, kita siap. Tiap jam kita buka kok," kata Joko Widodo di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin, usai melepas keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri.
Ia mengatakan bahwa jaminan kesehatan masyarakat hendaknya menjadi perhatian utama. Termasuk bila ada usulan perbaikan, maka hal tersebut dibicarakan secara bersama-sama untuk menemukan solusi yang tepat.
Gubernur DKI mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan penghitungan premi jaminan kesehatan. Jumlah premi secara nasional mencapai Rp 15.000, sementara DKI Jakarta sudah Rp 23.000.
"Belum, masih mengitung kalkulasi. Nasional saja Rp 15.000, kita sudah Rp 23.000 kok,'' katanya. ''Itu berarti sudah tinggi. Kalau ada persoalan-persoalan, itu hanya teknis lapangan jasa medisnya.''
Ketika ditanya soal rencana DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi, Gubernur DKI mengatakan bahwa pihaknya siap menjelaskan mengenai masalah jaminan kesehatan warga Ibu Kota dan adanya beberapa rumah sakit yang mundur dari program itu.