Ahad 26 May 2013 21:16 WIB

Walubi Dukung Kebijakan SBY Soal Muslim Rohingya

 Seorang warga Rohingya dalam kondisi lemah dibantu warga turun dari kapal usai dievakuasi dari Pulau Aceh, saat tiba di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, Senin (8/4).  (Antara/Ampelsa)
Seorang warga Rohingya dalam kondisi lemah dibantu warga turun dari kapal usai dievakuasi dari Pulau Aceh, saat tiba di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh, Senin (8/4). (Antara/Ampelsa)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Plt Ketua Umum Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi) Arief Harsono mengatakan pihaknya mendukung kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan persoalan antara konflik etnis Rohingya (Muslim) dan umat Buddha di wilayah Rakhine, Myanmar.

"Langkah bapak Presiden sangat tepat, membuat kami umat Buddha di Indonesia merasa tenteram, karena Bapak Presiden ikut ambil bagian dalam persoalan kemanusiaan di Myanmar," katanya pada perayaan nasional Waisak 2557 BE/ 2013 di Jakarta International Expo, Minggu.

Ia mengatakan umat Buddha mengutuk terjadinya kekerasan dan mengecam keras terjadinya penindasan terhadap sesama manusia.

Menurut dia umat Buddha bersama-sama dengan umat agama lain menginginkan hidup dalam damai tanpa kebencian. Untuk itu, ia menyerukan agar masing-masing pihak terutama umat Buddha mencegah kekerasan.

"Di dalam Dhammapada dinyatakan kebencian tidak akan selesai jika dibalas dengan kebencian, tetapi hanya dengan memaafkan dan cinta kasih saja, maka kebencian lenyap," katanya.

Sementara itu Presiden Yudhoyono dalam kesempatan itu mengatakan, Indonesia terus mendorong terciptanya rasa aman dan damai antara sesama umat beragama di Myanmar.

"Kita tidak ingin terjadi tragedi kemanusiaan sebagaimana yang dialami saudara-saudara kita kaum Rohingya," kata Presiden.

Presiden menambahkan, dirinya akan terus menjalankan diplomasi termasuk memelihara komunikasi dengan Presiden Myanmar, untuk mendorong dilakukannya penanganan dan penyelesaian konfik komunal di Myanmar secara damai, adil dan bijak.

"Kekerasan dan pertumpahan darah harus dihentikan," kata Presiden.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement