REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta masih menunggu jawaban dari presiden masalah badan otorita Kota Tua. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Ari Budiman mengatakan tetap mengkonservasi Kota Tua selama proses pembentukan Badan Otorita.
Selama ini Kota Tua dikelola UPT Kota Tua dengan pejabat eselon tiga. Menurut dia, UPT tidak memiliki kewenangan untuk memerintah dan mengelola secara organisasi. Sehingga didalamnya perlu arahan badan yang lebih tinggi.
UPT hanya berfungsi sebagai badan untuk mengidentifikasi persoalan yang terjadi di Kota Tua. Saat ini pihaknya sebatas melakukan pendekatan kreatif dengan mengadakan berbagai even yang dilakukan. "Kita akan tambah pencahayaan di sekitar taman museum fatahillah,"ujarnya pada Republika, Ahad (26/5).
Selain itu setiap akhir pekan pihaknya akan mempertunjukkan video mapping. Biasanya video mapping dilakukan setiap tahun sekali. Tetapi kali ini akan dilakukan sekali tiap pekan.
Tentu pihaknya perlu mencari orang-orang kreatif untuk membuatnya. Tidak hanya itu museum yang dikelola oleh Pemprov DKI akan direnovasi.
"Kita ada museum Jakarta untuk diperbaiki, jangan sampai rumah orang di perbaiki, tetapi rumah kita dibiarkan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika