REPUBLIKA.CO.ID, KEBON SIRIH -- Politikus PDIP Perjuangan Dwi Rio menyatakan, tidak akan ikut serta dalam hak interpelasi yang didukung DPRD DKI Jakarta untuk mempertanyakan masalah Kartu Jakarta Sehat.

Menurutnya, meski hak interpelasi merupakan hak politik anggota DPRD.  jangan sampai dianggap sebagai upaya penjegalan terhadap program pro rakyat Pemda DKI di bawah kepemimpinan Jokowi.

Dia khawatir  nantinya akan mendapatkan reaksi balik masyarakat yang kritis bahkan amat keras. Sebab dewan dapat dianggap mengabaikan kepentingan masyarakat banyak. 

Dia mengatakan, survey Indopolink mengungkap, sebanyak 85 persen  masyarakat mengaku puas terhadap program KJS. Artinya program tersebut adalah program yang pro rakyat dan dibutuhkan masyarakat.

Sedangkan masalah teknis implementasi KJS telah ditangani komisi E dan telah ada solusinya. Dwi yang juga sebagai anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta mengatakan, tidak ikut serta untuk mengajukan interpelasi.

Menurutnya, tujuan hak interpelasi dikarenakan mundurnya 16 rumah sakit swasta dari program KJS. Tetapi Kamis (23/5) lalu Komisi E mengadakan rapat dengan 16 rumah sakit menyatakan siap melayani KJS.

"14 rumah sakit membantah pengunduran diri dari KJS karena belum pernah mengirimkan surat,"ujarnya pada Republika, Ahad (26/5). Sedangkan dua rumah sakit telah bersedia kembali melayani KJS.

Permasalahan utama yang telah ditemukan pihaknya hanya berkaitan dengan tarif Ina CBG's. Kemenkes dengan Dinkes telah bersedia merevisi dan mengevaluasi besaran tarif klaim dalam tiga minggu. Sehingga tidak perlu lagi ada interpelasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika