REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengatakan Demokrat tidak masalah jika PKS ingin keluar dari Setgab. Pemerintahan juga tidak akan terganggu jika PKS keluar dari koalisi.

"Kalau memang mau mundur dari koalisi, tarik saja menterinya. Kalau memang ada yang merasa tidak nyaman, tidak apa-apa, saya pikir Pak SBY masih punya orang-orang terbaik," kata Nurhayati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (23/5).

Sebenarnya, ujar Nurhayati, kalau ada yang tidak sesuai dengan kondisi di Setgab, PKS bisa membicarakannya di Setgab. "Kalau ada hal yang membuat tidak nyaman, silakan saja bicara di Setgab," ujarnya.

Terkait dengan pengaruh dan kontribusi  PKS di koalisi, Nurhayati enggan membicarakan hal itu. Masyarakat yang lebih berhak menilai, mereka juga sudah tahu. "Bagi saya tidak elok kalau berbicara tentang kontribusi PKS," katanya.

Saat ditanya, apakah PKS ingin keluar dari koalisi karena sedang tersandung kasus korupsi LHI, Nurhayati mengatakan, saat kasus korupsi memukul partainya, Demokrat selalu berusaha menyelesaikan hal itu secara internal. Namun Demokrat tidak pernah berkompromi dengan para koruptor.

"Jika ada anggota yang terkena kasus korupsi, Demokrat hanya akan memberikan bantuan hukum. Namun kami tidak akan menyalahkan pihak-pihak lain," kata Nurhayati.

Parpol, ujar Nurhayati, pasti terkena tsunami. "Namun harusnya goncangan itu malah membuat parpol lebih bersatu dan kokoh," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika