REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Upaya menjamin kesehatan warga ibu kota dengan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, meski pengeluaran dana KJS melebihi alokasi dana yang ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2013 sebesar Rp 1,2 triliun, Pemprov DKI tetap jalan terus dengan program andalan tersebut.
Berdasarkan informasi DPRD DKI, pengeluaran anggaran KJS telah menembus angka Rp 2 triliun lebih. Dengan begitu, Pemprov DKI wajib menutupi kekurangan anggaran tersebut.
“Warga tidak mau masuk melalui puskesmas. Jadi kalau orang kaya, tidak mungkin masuk puskesmas, pasti masuk rumah sakit kelas tiga. Tapi apa jadinya? Ya jadinya naik. Pemprov DKI saat ini tekor, tapi itu tidak masalah,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI, di Balaikota, seperti dilansir situs beritajakarta.
Saat KJS diterapkan, menurut Basuki, Pemprov DKI menemukan masalah orang sakit tidak diberikan layanan kesehatan karena menunggu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
Hal itu diberlakukan bagi warga kelas menengah yang saat sakit tidak mampu membayar keseluruhan biaya perobatan . "Alhasil, warga langsung berobat ke rumah sakit secara bebas saat KJS diterapkan. Intinya, selama tercatat sebagai warga Jakarta, dipastikan menerima pelayanan kesehatan gratis," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
