REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi menanggapi dingin usulan terbitnya peraturan daerah (Perda) sarana agama. Alasan Apindo, ketentuan tersebut sudah tercantum dalam aturan yang sudah ada.
‘’Menurut saya tidak perlu ada perda lagi,’’ ujar Ketua Apindo Kabupaten Sukabumi, Dadang Hendar, kepada Republika Selasa (21/5).
Ia menyatakan ketentuan terkait sarana agama di pabrik-pabrik telah diatur dalam persyaratan izin buka usaha, sehingga yang perlu dilakukan pemerintah adalah mengawasi ketersediaan sarana agama di masing-masing perusahaan.
Ia menilai langkah ini lebih efektif.
SebelumnyaDPRD Kabupaten Sukabumi mewacanakan terbitnya peraturan daerah (Perda) mengenai sarana ibadah di pabrik-pabrik. Perda itu demi menindaklanjuti banyaknya aspirasi dari buruh yang mengeluhkan sempitnya bangunan masjid di perusahaan
.‘’Jika ada regulasi khusus, maka perusahaan mau tidak mau harus melaksanakannya,’’ terang anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ayi Abdullah.
Selama ini pemerintah hanya menyampaikan surat edaran ke pabrik-pabrik. Inti surat himbauan menyangkut ketersediaan sarana dan waktu bagi buruh untuk beribadah. Hanya saja permintaan ini dinilai tidak efektif karena hanya bersifat himbauan.
Menurut Ayi, keberadaan masjid tidak hanya sebatas berdiri saja melainkan harus memperhitungkan daya tampung. Bila bangunanya sempit, maka kemungkinan buruh untuk beribadah sangat tipis karena harus membagi waktu istirahat dan beribadah
Ikuti Whatsapp Channel Republika
