REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Kesra Agung Laksono membantah adanya politisasi oleh Partai Demokrat atas pemberian kompensasi atas kebijakan kenaikan harga BBM dalam bentuk bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

"Jadi, tak ada politisasi oleh partai penguasa," ujar Agung di Kemenko Kesra, Jumat (17/5).

Agung menambahkan, program BLSM tidak perlu dicurigai karena  penyalurannya kepada masyarakat miskin dapat diawasi oleh seluruh partai politik. Apalagi penyalurannya melalui kantor Pos. 

"Semua parpol bisa ikut mengawasi sehingga nanti tidak ada kecurigaan. Nanti bukan kepentingan Partai Demokrat, Partai Golkar atau apa, tidak," katanya. 

Dia menjelaskan, kompensasi atas kebijakan kenaikan harga BBM dalam bentuk BLSM, harus dilakukan. Ini agar masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin tak terlalu terkena dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

"Ini bukan untuk menyogok rakyat atau menyuap. Ini untuk mencegah agar rakyat berpenghasilan rendah tak makin terjatuh," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut.

Agung menegaskan, dana kompensasi kenaikan harga BBM berupa BLSM akan diberikan kepada sekitar 65 juta penduduk Indonesia. Total anggarannya diperkirakan senilai Rp 20 triliun. Setiap keluarga miskin mendapatkan Rp 150 ribu per bulan selama 4-6 bulan ke depan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika