REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Evaluasi terhadap kinerja pegawai Kementerian Keuangan termasuk pegawai Direktorat Jenderal Pajak terus dilakukan.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menyatakan dari sisi integritas, Kemenkeu menempuh berbagai cara untuk mengawalnya dari sisi pengawasan maupun disiplin.
"Langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK seperti kemarin tentu kita juga akan dukung," ujar Mahendra saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/5).
Langkah KPK pada gilirannya merupakan pesan yang jelas bahwa perilaku yang dilakukan oknum pegawai yang nakal harus dihukum setimpal."Saya rasa pesan yang konsisten itu yang dikirim," kata Mahendra.
Menurut Mahendra, seluruh pihak harus saling membantu dan mendukung dalam upaya yang terus menerus membersihkan Kemenkeu dari oknum nakal.
Jika hanya mengharapkan satu pihak, masalah seperti ini akan sulit diatasi. Intinya agar permasalahan semacam ini terulang, perlu pengawasan tidak hanya dari masyarakat, melainkan juga dari wajib pajak.
"Jangan menolerir jalan yang seperti itu," ujar Mahendra. Terkait usulan agar sebagian kewenangan Ditjen Pajak dialihkan ke swasta, Mahendra menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bereksperimen.
Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (15/5), menangkap dua pegawai di bagian pemeriksa dan penyidik pajak pada Kantor Pajak Jakarta Timur, yaitu Muhammad Dian Irwan Nuqishira dan Eko Darmayanto.
Keduanya ditangkap di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, sesaat setelah menerima uang sebesar 300.000 dollar Singapura (sekitar Rp 2,3 miliar).
Ikuti Whatsapp Channel Republika