REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Rencana pemerintah membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsidi mendapat penolakan. Sebab, kebijakan ini akan menyulitkan para kepala desa (Kades) di daerah.

"Banyak warga terutama Kades yang menolak rencana ini," ujar Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kota/Kabupaten Sukabumi, Yudi Widiana, kepada wartawan di Sukabumi, Senin (13/5).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, langkah pemerintah akan menambah beban kerja Kades. Hal ini terkait pendataan warga yang berhak menerima BLSM.

Dikhawatirkan, banyak warga yang tidak terdata dan memprotesnya. Yudi mengungkapkan, penolakan ini disampaikan para kades di Sukabumi ketika bertemu dengannya beberapa waktu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika