Selasa 14 May 2013 06:44 WIB

Pembagian BLSM Sulitkan Kepala Desa

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Karta Raharja Ucu
Seorang lansia menerima bantuan langsung tunai (BLT).
Foto: Antara/Eric Ireng
Seorang lansia menerima bantuan langsung tunai (BLT).

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Rencana pemerintah membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsidi mendapat penolakan. Sebab, kebijakan ini akan menyulitkan para kepala desa (Kades) di daerah.

"Banyak warga terutama Kades yang menolak rencana ini," ujar Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Kota/Kabupaten Sukabumi, Yudi Widiana, kepada wartawan di Sukabumi, Senin (13/5).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, langkah pemerintah akan menambah beban kerja Kades. Hal ini terkait pendataan warga yang berhak menerima BLSM.

Dikhawatirkan, banyak warga yang tidak terdata dan memprotesnya. Yudi mengungkapkan, penolakan ini disampaikan para kades di Sukabumi ketika bertemu dengannya beberapa waktu lalu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement