REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan pendirian kantor perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris, tidak semestinya menghalangi kerja sama alutsista antara pemerintah RI dan negara kerajaan itu.
“Masalah itu tidak usah dibesar-besarkan lagi, karena bisa membuat mereka (OPM) semakin menjadi-jadi,” kata pengamat militer, Salim Said, saat dihubungi, Senin (13/5). Salim berpendapat, jika ulah OPM di Inggris mampu menimbulkan keributan di Indonesia, itu akan menunjukkan provokasi yang dilakukan Benny Wenda dan kawan-kawan berhasil.
Karena itu, ia menyarankan supaya pemerintah sebaiknya tidak terusik oleh kegiatan OPM di sana. Dia juga menyatakan, kerja sama alutsista antara pemerintah RI dan Inggris harus tetap dilanjutkan. Kasus OPM ini, kata dia, jangan dijadikan penghalang bagi Indonesia untuk meneruskan hubungan bilteral yang sudah terbangun dengan baik,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan keberadaan kantor perwakilan OPM di Oxfrod tidak berpengaruh terhadap proyek jual beli alutsista antara RI dan Inggris. Hal ini dibuktikan dengan disepakatinya pembelian tiga unit kapal perang jenis multiroll fight freegard oleh Indonesia dari negara tersebut.
Di lain pihak, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tb Hasanuddin, mendesak pemerintah agar membatalkan kerja sama tersebut. Hal ini dikarenakan kerajaan itu telah menghina RI dengan membiarkan keberadaan kantor perwakilan OPM di Oxford. “Tidak itu saja, pendirian kantor kelompok separatis itu pastilah melewati mekanisme perizinan kepada pemerintah di sana. Jadi pernyataan Kerajaan Inggris menghormati keutuhan NKRI itu tidak bisa dipercaya,” kata Hasanuddin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika